Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law
Sari
bangsa sebagai bentuk keberpihakan negara kepada kepentingan bangsa. Adanya Undang-Undang Nomor 4
tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berdampak adanya kerugian ekonomi masyarakat.
Disatu sisi memberikan perlindungan, di lain sisi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Artikel ini merupakan
gagasan konseptual yang membahas politik hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan
pendekatan analysis economic of law. Sistematika pembahasan adalah dengan kajian pustaka tentang politik
hukum dan analysis economic of law dilanjutkan dengan analisis politik hukum pengelolaan pertambangan
mineral dan batubara dengan pendekatan analysis economic of law didukung dengan data-data di lapangan yang
merupakan hasil penelitian sebelumnya. Dari analisis dan kajian tersebut melahirkan sebuah kesimpulan, yaitu
perlu dilakukan adanya pemaknaan dan rekonstruksi politik hukum pertambangan mineral dan batubara.
Teks Lengkap:
PDF (English)Referensi
Diana, Nur Diana. (2012): Hadist-Hadist Ekonomi
cetakan ketiga April 2012. Malang. UINMALIKI PRESS (Anggota IKAPI ) Malang.
Faqih, Mansour. (1996): Refleksi Gerakan
Lingkungan; Sebuah Pengantar. Yogyakarta.
Pustaka Pelajar.
Ismail, Munawar, dkk. (2014): Sistem Ekonomi
Indonesia dalam Tafsiran Pancasila dan UUD
Jakarta. Penerbit Erlangga.
Joesoef, Daoed, (2014): Studi Strategi Logika
Ketahanan dan Pembangunan Nasional.
Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara.
Lev, Daniel S. (2014): Hukum dan Politik di
Indonesia Kesinambungan dan Perubahan
Cetakan IV Juni 2014, Jakarta. LP3ES anggota
IKAPI.
MD. Moh. Mahfud. (2014): Politik Hukum di
Indonesia cetakan VI, Jakarta. PT
RajaGrafindo Persada.
Nurjaya, I Nyoman. (2008): Pengelolaan Sumber
Daya Alam dalam Perspektif Antropologi
Hukum. Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher.
Nurjaya, I Nyoman. (2015): Menuju Pengakuan
Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber
Daya alam: Perspektif Antropologi Hukum,
yang ditulis dalam buku yang berjudul Relasi
Negara dan Masyarakat Adat Perebutan Kuasa atas Hak Penglolaan Sumber Daya
Alam. Malang. Surya Pena Gemilang.
Prastowo, Joko dan Huda, Miftachul. (2011):
Corporate Social Responsibility (Kunci Meraih
Kemuliaan Bisnis). Bantul. Samudra Biru
Rosadi, Otong. (2013): Studi Politik Hukum Suatu
Optik Ilmu Hukum Edisi II 2013. Yogyakarta.
Thafa Media.
Rachbini, Didik J. (1995): Resiko Pembangunan
yang Dibimbing Utang. Jakarta. Garmedia
Widiasarana.
Sigit, Soetaryo dan Simatupang Margin. (1992):
Sejarah dan Kebijaksanaan Pengembanga
Pertambangan Indonesia. Jakarta. Asosiasi
Pertambangan Indonesia
Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin. (2007):
Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta.
RajaGrafindo Persada
Suteki. (2015): Membangun Politik Hukum Sumber
Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia.
Seminar, Kongres, dan Call for Papers Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro dan Asosiasi
Sosiologi Hukum Indonesia Semarang. 15-16
April 2015. Yogyakarta. Thafa Media.
Trihastuti, Nanik. (2013): Hukum Kontrak Karya
Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
Indonesia, Malang. Setara Press.
Wahjono, Padmo. (1986): Negara Berdasarkan Atas
Hukum cetakan II. Jakarta. Ghalia Indonesia.
Yustika, Ahmad Erani. (2013): Ekonomi
Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan.
Jakarta. Erlangga.
Jurnal dan Artikel
Business News, www.businessnews.co.id.,
“Menakar Dampak Implementasi UndangUndang Minerba”, diakses pada tanggal 2 Juli
Departemen Pertambangan dan Energi, 40 Tahun
Peranan Pertambangan dan Energi 1945-
Butar-Butar, Franky. (2010): Penegakan Hukum
Lingkungan di Bidang Pertambangan, Jurnal
Yuridika Volume 25 Nomor 2, Mei-Agustus
, halaman 185-203
Elkington, John. (1998): Accounting For The Triple
Bottom Line, Measuring Business Excellence,
Vol. 2 Iss: 3, pp.18 – 22.
Kwik Kian Gie, Siasat Liberalisasi Ekonomi,
Reform review (Jurnal Untuk Kajian dan
Pemetaan Krisis), Volume II Nomor 1 April –
Juni 2008.
Nurjaya, I Nyoman. (2010): di The
International Seminar in Environmental Law
Development and Reform of Asian Countries,
Canada, and Australia : A Comparative
Perspective pada tanggal 25-27 Februari 2010
di Malang
Posner, Richard A. (2001): Frontiers of Legal
Theory, Harvard University Press. London,
England: Harvard University Press,
Cambridge.
Qurbani, Indah Dwi. (2012): Politik Hukum
Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di
Indonesia, Jurnal Arena Hukum Volume 6
Nomor 2, Agustus 2012, halaman 79-154
Hasil Penelitian
Hudriyah Mundzir, dkk, Analisis Yuridis UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral
dan Batubara jo. Pp Nomor 1 Tahun 2014
Mengenai Pelarangan Ekspor Hasil Tambang
Mineral Mentah dibiayai dengan Dana DIPA
Nomor: SP_DIPA-023.04.2.576811/2014
tanggal 5 Desember 2013 Politeknik Negeri
Malang dengan Surat Perjanjian
Nomor:6067/PL.2.1/HK/2014
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.